Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dimulai Agustus

Thu, Aug 4, 2022 8:44 AM
By Mona - Bersamamedia
News Article

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota dan zona sudah bisa diberlakukan pada Agustus 2022. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan seperti menyiapkan pelabuhan dan berbagai dukungan lainnya. 

"Mudah-mudahan (penerapan bulan Agustus). Sudah kita persiapkan pelabuhan dan sebagainya" ungkap Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zaini kepada wartawan, Rabu (28/7/2022).

Zaini menjelaskan, penerapan kebijakan ini bisa saja menggunakan regulasi yang telah ada sebelumnya. Sebab, kata dia, penerapan kuota dalam kebijakan ini bukanlah sesuatu yang baru.

Meski demikian, diperlukan dukungan regulasi untuk memberikan kepastian terhadap para investor. Adapun regulasi tersebut menurutnya bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

"Sebenarnya PIT ini ya regulasinya dengan menggunakan yang lama pun juga bisa, hanya untuk memberikan kepastian investor itu perlu ada dukungan dari peraturan yang lebih tinggi," jelas dia.

Lebih lanjut, Zaini memastikan saat ini sudah ada investor lokal yang tertarik dan telah melakukan pengajuan permintaan lokasi dan kuota PIT. Namun dia tidak merinci lebih lanjut.

"Kalau yang luarnya kita tidak tahu, karena dia investor lokal dia minta lokasi, minta kuota. Kemudian beberapa di antaranya kita berikan sesuai dengan aturan yang ada. Tinggal mereka sekarang mau gandeng yang mana, kapalnya darimana. Ini yang belum ada laporan," katanya.

KKP bakal menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Pihaknya telah memetakan sebanyak 6 zona PIT tersebut.

Zona pertama, perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. 

Zona kedua, Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah utara Pulau Halmahera, kemudian Perairan Teluk Cendrawasih dan Laut Lepas Samudera Pasifik.

Zona ketiga, Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Kemudian Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan laut Timor Bagian. Ada juga Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.

Zona keempat, Perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda, Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat, serta Laut Lepas (Samudera Hindia).

Zona kelima, Perairan Selat Maluku dan Laut Andaman.

Zona keenam, Perairan Laut Jawa, Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan zona pertama hingga keempat masuk kategori zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk investor dalam dan luar negeri. Namun khusus untuk Perairan Teluk Tolo dan Laut banda merupakan zona untuk penangkapan ikan terbatas dan Spawning atau Nursery Ground.

Sementara zona kelima dan keenam masuk kategori zona penangkapan ikan kuota khusus untuk investor dalam negeri.

"Jadi kalau dulu nangkap ikan dari Jakarta ke Arafura lalu dibawa balik lagi ke Jawa atau ke Jakarta, nanti tidak bisa lagi. Jadi kalau nangkap di Arafura harus diproses, diolah dan dijual melalui Arafura," ungkap dia.

Comment

Leave a reply
Your email address will not be published.