Mahfud MD: Pemerintah Bentuk Satgas Buru Aset BLBI

Sat, Apr 10, 2021 10:45 AM
By Noer - Bersamamedia
News Article

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara ihwal keriuhan publik atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Mahfud, fokus pemerintah saat ini adalah memburu aset-aset yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hal itu dikarenakan, utang yang ditimbulkan dalam kasus ini sangat besar, yakni lebih dari Rp 108 T.

“Rilis SP3 oleh KPK untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih dalam kasus BLBI (Konpers KPK Tgl ¼2021) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp 108 T,” cuit Mahfud, yang dikutip, dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (8/4/2021) malam.

Kemudian Mahfud menjelaskan, Sjamsul Nursalim dijadikan tersangka oleh KPK bersama eks Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST).

“ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN 13 tahun plus denda Rp 700 juta. Dan diperberat oleh PT menjadi 15 tahun denda Rp 1 miliar. Tapi MA membebaskan ST degan vonis kasus itu bukan pidana,” cuit Mahfud.

Mahfud melanjutkan, KPK mengajukan PK atas vonis MA yang membebaskan ST tanggal 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA.

“ST tetap bebas dan Sjamsul Nursalim-Itjih ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah satu paket dengan ST (dilakukan bersama). Tanggal l 6 April 2021, Presiden mengeluarkan Keppres,” katanya.

Keppres tersebut, kata Mahfud, adalah Keppres 6/2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

“Di dalam Keppres tersebut ada 5 menteri ditambah jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera menjadi aset negara,” cuit Mahfud.

Sebagaimana diketahui, KPK memiliki kewenangan baru dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan surat SP3 sesuai dengan revisi UU KPK. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obligasi BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Keduanya bahkan sempat resmi masuk daftar buron KPK pada 2019.

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengungkapkan penghentian penyidikan sesuai ketentuan Pasal 40 UU KPK.

”Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal UU KPK, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum," ungkap Alex.

Comment

Leave a reply
Your email address will not be published.