Menko PMK: Cegah Stunting Perlu dari Sektor Hulu

Fri, Aug 5, 2022 7:56 AM
By Mona - Bersamamedia
News Article

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan stunting (bayi kerdil) perlu dimulai dari sektor hulu. Untuk itu, ia menargetkan para remaja putri untuk diberikan nutrisi cukup serta pengetahuan tentang resiko stunting. 

"Kita mulai dari sektor hulu, termasuk mereka remaja putri sekolah yang memiliki risiko tinggi perlu kita berikan wawasan dan asupan gizi yang cukup," ujar Menko PMK Muhadjir dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). 

Saat ini, kata dia, ada 12 provinsi di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menurunkan angka stunting. Yakni, Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara. 

Selain itu, ia juga mengimbau kepada badan-badan usaha khususnya di 12 provinsi prioritas untuk mendukung percepatan penurunan angka Stunting di Indonesia melalu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada masing-masing perusahaan. 

"Oleh karena itu, saya menyerukan kepada seluruh pemilik perusahaan khususnya di daerah atau provinsi yang angka Stuntingnya tinggi, untuk menyisihkan dana CSR-nya dalam penanganan stunting," ucapnya meminta.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan program penanganan stunting harus lebih diperdalam. 

Budi melanjutkan, ada dua program yang harus dijalankan yaitu intervensi spesifik terkait dengan kesehatan, dan intervensi sensitif yang berkaitan dengan hal diluar kesehatan. 

"Khusus pada intervensi spesifik, supaya diusahakan ibu hamil dan remaja putri tidak kekurangan zat besi dan tidak kekurangan gizi lainnya sehingga tidak terkena stunting untuk bayinya nanti," jelasnya. 

"Untuk intervensi spesifik yang paling sensitif justru sebelum bayi itu dilahirkan, diusahakan ibu hamil maupun remaja putri tidak kekurangan zat besi dan tidak kekurangan gizi lainnya supaya tidak terkena stunting nantinya," kata Budi. 

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo berharap, para Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat berkomitmen menjalankan program stunting sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. 

"Diharapkan para Kepala Daerah baik itu Gubernur maupun Bupati dapat berkomitmen untuk mencapai target berapa persen kah dapat menurunkan angka Stunting sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing," ujarnya. 

Indonesia menargetkan penurunan stunting ke angka 14 persen pada 2024. Angka tahun 2021 masih tercatat 24,4 persen. Menurun dari 30,8 persen pada 2018.

Comment

Leave a reply
Your email address will not be published.